Terintegrasinya JDIH Kota Lubuklinggau Ke JDIHNJDIHN SEBAGAI PUSAT RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

$rows[judul] Keterangan Gambar : konsultasi ke kementerian Hukum dan Ham RI

Lubuklinggau (15/3), informasi yang ada di JDIH harus diketahui semua orang, semakin bagus jaringan hukum maka akan berkontribusi terhadap kualitas informasi yang disuguhkan. Kedepan semua produk hukum bisa di informasikan sehingga seluruhnya menjadi transparansi dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. oleh karena itu JDIH Kota Lubuklinggau mendukung program kementerian hukum dan Ham tersebut untuk melakukan integrasi dengan JDIHN. kementerian Hukum dan HAM dalam paparannya mengapresiasi capaian Anggota JDIH Kota Lubuklinggau yang telah terintegrasi dengan Pusat JDIHN. tujunannya akan menjadikan JDIHN sebagai pusat rujukan dokumen hukum bagi masyarakat dan seluruh pencari informasi hukum.

Adapun dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menekankan mengenai pentingnya Anggota JDIHN mengerti dengan benar dokumen hukum apa yang harus diolah oleh anggota JDIH beserta teknis pengolahannya dengan mendasarkan pada Perpres No. 33 Tahun 2012 beserta peraturan turunannya. Lebih lanjut dijelaskan mengenai aplikasi ILDIS. Aplikasi tak berbayar ini dikembangkan oleh BPHN dalam rangka mengakomodir kebutuhan pengolahan Dokumen Hukum. Melalui aplikasi ILDIS percepatan integrasi akan semakin mudah dilakukan.

semoga dengan terintegrasinya website JDIH kota Lubuklinggau ini akan mempermudah Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya dan Masayarakat umumnya untuk memperkaya Khasanah bacaan mengenia Peraturan Perundang-Undangan seluruh wilayah Republik Indonesi.

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)