081366997008

Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) SJDIH

$rows[judul] Keterangan Gambar : pemateri

Palembang, Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan menggelar acara Rapat Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Se-Sumatera Selatan. Acara dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 29 September 2021 yang bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Acara dihari oleh Bapak Yasmon sebagai Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang dalam hal sebagai Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (BPHN) dan Ibu Derik sebagai Narasumber kedua dari BPHN yakni Pebagai Analis Hukum.

          Acara dimulai dari pagi hari, maksud dalam kegiatan ini adalah sebagai wujud “Memaksimalkan Pemanfaatan ILDIS” dengan tema acara “ Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi” di harapkan para peserta dapat memaksimalkan kegiatan pada hari ini. Dalam pelaksanaan acara di harapkan peserta untuk saling sharing dalam pencapaian pengintegrasian dengan salah satu perioritasnya dengan Penataan Regulasi Sebagai Salah Satu Prioritas Peemerintah mengingat hal ini masuk kedalam 5 Prioritas Kerja Presiden.

          Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang kita kenal sebagai JDIH yang berbasis website sebagai Penguatan Reformasi Birokrasi. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI sedang gencar dengan mensosialisasikan yang ada di dalam PORTAL jdihn.go.id yaitu Indonesian Legal Documentation and Information System (ILDIS) karena ILDIS merupakan pelaporan pengelolaan JDIH secara online.

          Setiap anggota JDIHN harus menyampaikan Laporan pelaksanaan / Pengelolaan JDIH Kepada Pusat JDIHN dengan mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas Hardcopy ke Pusat JDIHN) yang telah diperbaharui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting.

          Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI sangat mengapresiasi dan mendukung untuk Kabupaten/ Kota dalam membangun JDIHN yang lebih baik dan saling mensinergikan baik dari Pusat maupun daerah.

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)